Derapperistiwa.com, | Kampar,

PT Modi Makmur Perkasa yang mempunyai izin usaha pertambangan non logam dan batubara SIPB No : 52/1/SIPB/PMDN/2022 dengan Luas 9 Ha (Sembilan Hektar) Quarri site: Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau,(10/10/2022)

Perusahan terkait kontrak tanah urug untuk keperluan tanah timbunan lokasi sumur bor Pertamina yang berada di Tapung

Tanah timbun berasal dari lahan masyarakat dengan luas 9 ha sudah mendapat izin dari pemilik lahan

Diangkut dengan truck Pihak Kontraktor PT Pgn dan PT Ady karya setiap hari mengangkut tanah urug dengan beberapa unit truck cara rolling seminim-minimnya 100 truck perharinya, melaui jalan lintas Tapung Raya,dan Proyek ini sudah berjalan lama dan lancar

Lembaga LPPNRI Daulat Panjaitan turun ke lokasi pertambangan Galian C tersebut, menyatakan, lokasi tambang tersebut masih status kawasan hutan HPL

Daulat Panjaitan pertanyakan tentang lokasi tambang tersebut karena masih status hutan HPL

Dan mengkonfimasi terkait keabsahan legalitas pertambangan tersebut kepada Direktur PT Modi Makmur Perkasa, melalui No handphonenya

Direktur PT Modi pun menyatakan,”Saya sebagai direktur, dan kami sudah punya izin pertambangan dari mentri, sesuai pelang yang ada terpampang di lokasi,”terangnya singkat dan langsung menutup hendphonnya

Lembaga LPPNRI pun sedikit curiga dan penasaran sehingga menghubungi kembali mempertanyakan alamat kantor PT Modi Makmur Perkasa dan menyatakan akan menyurati pihak Dinas terkait perizinan Pertambangan dan juga PT Modi tersebut, akhirnya Durektur pun tidak mau memberi komentar dan kembali menutup hendphonya

Awak Media bersama Daulat Panjaitan sebagai LPPNRI pun temui pihak pertamina di PT MPAS PetKo Tower Boliding PHR Petapahan dan Konfirmasi ke pihak Pertamina sebagai pengguna dan penerima material tanah urug untuk tanah timbun tersebut

Pihak Pertamina , PHR menyatakan, kami tidak pernah terlibat dalam pengurusan perizinan itu, Mas,”tegasnya

Yang PHR tau, mitra kerja menyatakan ke kita, bahwa mereka punya tanah yang berizinnya jelas, untuk bisa dipakei PHR,”tambahnya

Pihak PHR melakukan Proses pengadaan setelah semua perizinan diverifikasi, dan pihak PHR tidak ikut ambil bagian dalam proses tersebut,”terangnya

Mitra kerja Pengelola tanah timbun, jelas ada dua pihak kontraktor PT Ady Karya dan PT Pgn sebagai pengelola, kami terima ditempat,”katanya mengakhiri (JS)

About Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *