MENGUPAS PERISTIWA SECARA FAKTA

Silaturahmi Nasional Forum BKAD Nusantara dan BUMDESMA LKD Hasilkan Rekomendasi Kepada Kemendes PDTT RI

Derapperistiwa.com, | Jakarta,

Silaturahmi Nasional yang ditaja oleh Forum Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Nusantara dan BUMDESMA LKD yang diselenggarakan mulai tanggal 20 – 22 Desember 2022 di Diradja Hotel Jakarta Selatan menghasilkan 3 Rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjend Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diwakili oleh Drs. Nugroho Setijo Nagoro M.Si selaku Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi dan diikuti oleh lebih dari 30 orang perwakilan pengurus BKAD dan BUMDESMA LKD se Indonesia.

Adapun hasil dari Silaturahmi Nasional Forum BKAD dan BUMDESMA LKD bersama Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Kemendes PDTT RI menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan kepada Kementerian Desa dalam rangka mengimplementasikan PP 11 Tahun 2022 dan Permendes PDTT No. 15 Tahun 2021 untuk Transformasi DBM Ex PNPM MPd menjadi BUMDESMA LKD.

2. Memperhatikan surat Kemendes PDTT No: 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd tanggal 13 Juli 2015 Bab V Point B.4.b.2 : Dana bergulir yang telah dicatatkan sebagai asset Desa, wajib diserahkan pengelolaannya kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melalui Berita Acara oleh setiap Desa.

Hasil pertemuan Silaturahmi Nasional Badan Kerjasama Antar Desa dan BUMDESMA LKD di Jakarta tanggal 20, 21 dan 22 Desember 2022 menghasilkan rekomendasi :

1. Permendes PDTT No. 15 Tahun 2021 belum menjamin tentang kejelasan pengalihan personil BKAD Ex PNPM kedudukan dan fungsinya di BUMDESMA LKD.

2. Memperjelas kedudukan BKAD Ex PNPM sesuai PP No.11 Tahun 2021 Pasal 73 ayat 1 bahwa keberadaan BKAD Ex PNPM tetap dalam struktur BUMDESMA LKD.

3. Perlu diterbitkan Permen khusus tentang BUMDESMA LKD (Ex PNPM) agar dapat membedakan dengan jelas antara BUMDES/BUMDESMA Reguler dengan BUMDESMA LKD Ex PNPM.

Ketua Pelaksana SILATNAS yang juga merupakan Ketua Umum Forum BKAD Nusantara Nanang Mulyana SIP ketika dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa, hasil rekomendasi yang dibuat diatas akan di tandatangi bersama dan besok akan kami antarkan ke Kantor Kemendes PDTT untuk diserahkan kepada Bapak Drs. Nugroho Setijo Nagoro M.Si selaku Direktur Pengembangan Ekonomi dan Investasi,” ungkapnya.

Kami berharap hasil rekomendasi yang kami buat ini bisa menjadi pertimbangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menindak lanjuti usulan dari Forum BKAD Ex PNPM yang sudah puluhan tahun berjasa menjaga dan mengembangkan aset masyarakat melalui program dana bergulir PNPM MPd dan tidak dipandang sebelah mata dalam melaksanakan program transformasi UPK menjadi BUMDESMA LKD,” tutup Nanang Mulyana SIP berharap.**(Pajar Saragih)

About Author