Derapperistiwa.com, | Rohil,

Panitia Khusus (Pansus) C DPRD Kabupaten Rokan Hilir sudah menggelar rapat lanjutan pembahasan ranperda tentang kepenghuluan persiapan bersama Dinas PMD, Kabag Tapem , Kabag Hukum Sekdakab Rohil dan Dinas Kependudukan pada hari Rabu pekan lalu di ruang sidang utama kantor DPRD Rohil.

Demikian disampaikan ketua pansus C DPRD Rohil, Parwedis Suito, Senin (13/3) saat dikonfirmasi terkait lanjutan rapat pembahasan Ranperda tentang Kepenghuluan persiapan 4 Kepenghuluan di Rohil.

” Hasil rapat kita sudah menandatangani surat kesepakatan bersama tentang Ranperda peningkatan status 4 Kepenghuluan. Ini pertama bahwa sudah ada kesepakatan awal dulu antara 14 desa induk dan 13 persiapan itu nanti akan diserahkan PMD ke bagian Tapem Sekdakab Rohil, ” kata Ketua Pansus C Perwedis Suito.

Lanjutnya, kemudian bagian Tapem akan mengundang pihak terkait untuk menyelesaikan tapal batas, ya mudah-mudahan dengan kehadiran bapak Tapem dan juga dari dinas PMD bisa selesai dan bisa langsung di ajukan ke BIG tentang peta ini, ” terang Parwedis.

Disampaikannya juga bahwa mengenai

batas wilayah ini akan di susun ulang kembali. Karena memang Ranperda ini mengharuskan peta wilayah itu berdasarkan badan informasi geofisikal (BIG) dan akan menjadi salah satu yang masuk dalam lampiran.

Parwedis Suito juga mengharapkan agar ke 4 Kepenghuluan Persiapan ini bisa mengirim surat ke pemerintah daerah untuk mengajukan bantuan dana agar ke 4 kepenghuluan persiapan tersebut dapat mengelola Kepenghuluan dan berjalan dengan baik.

” Kami sarankan ke 4 kepenghuluan untuk bersurat ke Pemerintah Kabupaten ini untuk ada bantuan dana ke desa persiapan supaya bisa melakukan pengelolaan Desa secara baik dan maksimal, “Harap Parwedis Suito.

Sementara itu Kabid PMD Sugianto saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa rapat pembahasan Peningkatan status 4 Kepenghuluan ini sangat alot sekali, namun di akhir sudah mengkerucut dan menemukan titik terang.

” Ada dua hal yang menjadi kendala kenapa Perda Ini belum di segerakan untuk ditetapkan, dua hal ini adalah tentang pelaporan kepala desa yang mungkin sudah kita anggap bisa selesai,” kata Sugianto.

Lanjutnya lagi ” yang menjadi PR kita yaitu penegasan penetapan batas Desa masing-masing kepenghuluan yang sebelumnya sudah ada kesepakatan. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang penegasan dan penetapan batas Desa ada beberapa item yang terlewatkan, sehingga dalam pembahasan Ada pendapat dari bagian hukum untuk tetap mengacu kepada kesepakatan awal.” terangnya.

Namun menurut Sugianto ada beberapa hal dan kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala ini dapat disepakati kembali untuk dilakukan pemeriksaan ulanglah.

” itu nanti kami akan menyerap sesuai dengan kesepakatan berita acara yang kami sepakati bersama. kami dinas PMD akan menyerahkan berkas kesepakatan awal ke bagian tata pemerintahan untuk di kroscek ulang terkai Koordinat yang akan disempurnakan nantinya,” ungkapnya. (Irwansyah)

About Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *